“Negara Masih Belum Menempatkan Hak Asasi Manusia Sebagai Agenda Prioritas”

Tak terasa, Universal Periodic Review (UPR) terhadap Indonesia akan dilakukan untuk ketiga kalinya pada Mei 2017 besok. UPR ini merupakan evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa atas situasi HAM yang ada di Indonesia, terutama rekomendasi-rekomendasi Dewan HAM PBB yang telah disetujui untuk dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada UPR kedua di tahun 2012. Bagi yang belum tahu, pada UPR tahun 2012, pemerintah Indonesia telah menyetujui 150 dari 180 rekomendasi yang diajukan untuk dilakukan.

Sebagai rangkaian untuk memulai UPR ke tiga bulan depan, beberapa wakil masyarakat sipil di Indonesia menyuarakan evaluasinya terhadap rekomendasi-rekomendasi tersebut. Setidaknya, ada delapan wakil masyarakat sipil yang bicara hal ini, mengemukakan realitas HAM yang terjadi di Indonesia hingga saat ini sebagai berikut:

Jenewa, 5 April 2017

Situasi hak asasi manusia Indonesia akan dievaluasi di Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 3 Mei 2017 melalui mekanisme Universal Periodic Review (UPR). UPR adalah mekanisme evaluasi hak asasi manusia yang dilakukan secara berkala antara negara yang satu dengan negara yang lain. Pada Mei 2017, Indonesia akan dievaluasi untuk kali ketiga setelah putaran pertama pada 2008 dan yang kedua pada 2012.

Pada 2012, Indonesia menyetujui 150 dari 180 rekomendasi terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Kami memandang bahwa Pemerintah masih belum memiliki mekanisme formal yang terbuka dan partisipatif untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut. Lebih jauh lagi, kami menilai bahwa Pemerintah belum memenuhi sebagian besar rekomendasi itu dengan menjalankannya secara substansial untuk mewujudkan perubahan yang lebih berkualitas.

Dalam rangka putaran ketiga UPR, beberapa perwakilan masyarakat sipil Indonesia berada di Jenewa untuk menyampaikan pandangan kritis mengenai situasi hak asasi manusia di sesi pra-UPR. Sesi pra-UPR adalah sesi formal yang diselenggarakan oleh UPR Info—sebuah organisasi non-profit yang bekerja untuk mengoptimalkan dialog antara masyarakat sipil dengan negara-negara terkait UPR. Sesi pra-UPR memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan pandangannya kepada perwakilan negara- negara di PBB di Jenewa.

Terkait situasi fundamental freedoms di Indonesia, Miko Ginting, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menegaskan bahwa, “Penikmatan kebebasan sipil di Indonesia kian merosot. Hal ini disebabkan oleh tiga hal. Pertama, rendahnya tingkat akuntabilitas negara dalam hal kapasitas bertanggung jawab, menjawab (answerability), dan menjalankan kewajibannya. Kedua, negara gagal mewujudkan prinsip negara hukum sebagai mekanisme proteksi hak asasi. Ketiga, negara pasif terhadap menyeruaknya aktor non-negara yang mengganggu kebebasan sipil.”

Sehubungan dengan hukuman mati dan kebijakan narkotika Indonesia, Ricky Gunawan, Direktur LBH Masyarakat, menjelaskan bahwa, “Kebebalan Pemerintah yang mempertahankan hukuman mati untuk mengatasi kejahatan narkotika, ternyata terbukti gagal menurunkan angka peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah wajib mencari solusi yang bukan berdasarkan mitos tetapi yang berbasis ilmiah, dan membuka diri terhadap kerjasama dengan negara lain yang telah berhasil mengatasi problem peredaran gelap narkotika tanpa menerapkan kebijakan yang punitif. Singkatnya, Indonesia harus mencari solusi yang lebih cerdas, dan bukannya asal keras, dalam menangani persoalan narkotikanya.”

Mirawati, Direktur Institut Hak Asasi Perempuan (IHAP), mewakili Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi, mengatakan bahwa “Kebijakan kesehatan reproduksi Indonesia masih diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya. Hal ini ditandai dengan masih minimnya akses kontrasepsi, termasuk dipertahankannya ketentuan kriminalisasi terhadap penyediaan layanan pendidikan dan informasi mengenai kontrasepsi. Oleh karena itu, Pemerintah harus membuka akses kontrasepsi bagi perempuan termasuk yang belum menikah dan menghapus kebijakan pemidanaan terhadap tindakan aborsi.”

Budi Tjahjono, Koordinator Advokasi Asia-Pasifik Fransiscans International, menyampaikan bahwa, “Hingga saat ini eksploitasi sumber daya alam, perampasan tanah, dan serangan terhadap pembela HAM dan pemimpin masyarakat adat di Papua dan daerah lainnya masih marak terjadi. Hal ini semakin diperparah dengan ketiadaan mekanisme investigasi dan pemulihan hak yang memadai. Pemerintah harus menerapkan kebijakan pembangunannya dengan tetap menghormati hak-hak dasar masyarakat adat, dan patuh terhadap kewajiban hukum internasional yang pemerintah sudah ratifikasi.”

Masih soal Papua, Wensislaus Fatubun, perwakilan Forum Keadilan dan Perdamaian untuk Papua, “Kebijakan depopulasi Indonesia terhadap Papua kian mengancam penduduk asli Papua. Indonesia terus mengabaikan hak untuk menentukan diri sendiri dan belum mau mengakui hak masyarakat adat Papua. Indonesia juga masih mengedepankan pendekatan keamanan dalam resolusi konflik di Papua dan mencabut akses rakyat Papua terhadap sumber daya alam. Pelanggaran hak asasi rakyat Papua ini harus segera dihentikan dan pemerintah Indonesia harus mengevaluasi kebijakannya terhadap rakyat Papua.”

Selain itu, terdapat beberapa isu lain seperti kebebasan beragama dan berkeyakinan yang diangkat di sesi Pra-UPR. Elga Sarapung, Direktur Institut Dian/Interfidei, mewakili koalisi Jaringan Antariman Indonesia (JAII), menyayangkan sejumlah rekomendasi yang disepakati pada UPR 2012 yang masih belum diimplementasikan secara jelas, tegas dan konstitusional oleh Pemerintah. “Hak untuk memiliki rumah ibadah dan melaksanakan aktivitas keagamaan serta hak untuk bebas dari ancaman kekerasan atas nama agama masih belum sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah. Di berbagai kesempatan, Pemerintah selalu menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki masalah dengan kebebasan beragama, padahal realita berbicara sebaliknya. Hal ini pun juga diafirmasi oleh sejumlah negara lainnya.”

Pasca UPR sesi ke-2 untuk Indonesia di tahun 2012, negara juga belum menunjukkan kemajuan dalam perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia kelompok LGBTI (lesbian, gay, biseksual, transgender, dan interseks). Damar Hanung dari Arus Pelangi menyampaikan, “Penelitian Arus Pelangi tahun 2013 menunjukan bahwa 89,3% LGBTI di Indonesia mengalami kekerasan berbasis orientasi seksual atau identitas gendernya. Kondisi ini diperparah dengan adanya 47 kebijakan diskriminatif terhadap LGBTI di tingkat lokal hingga nasional. Kekerasan terhadap LGBTI mencapai puncaknya tahun 2016, di mana lebih dari 142 kasus kekerasan pada LGBTI terjadi dalam kurun Januari–Maret 2016.” Selain situasi kekerasan terhadap LGBTI, “Saat ini, upaya kriminalisasi terhadap kelompok LGBTI sedang berlangsung melalui Judicial Review KUHP dan pembahasan revisi KUHP di DPR. Rangkaian situasi ini membuktikan bahwa negara gagal menjalankan mandatnya dalam pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok LGBTI,” tambah Mario Pratama dari Arus Pelangi.

Berdasarkan potret terhadap situasi di atas, terlihat gambaran besar hak asasi manusia Indonesia yang belum menunjukkan tren yang positif. Bahkan dalam beberapa isu hak asasi manusia, kondisinya semakin memburuk. Mundurnya perlindungan hak asasi manusia ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia masih belum menjadi agenda yang penting dan prioritas bagi pemerintah.

Dengan dalih ketertiban umum, kebebasan sipil dipangkas. Dengan dalih perang terhadap kejahatan, hukuman mati dirayakan. Dengan dalih domestifikasi tubuh, kesehatan reproduksi coba dikriminalkan. Dengan dalih ekonomi, hak atas tanah di Papua diabaikan. Dengan dalih NKRI harga mati, hak asasi warga Papua diberangus. Dengan dalih moral, hak asasi kelompok LGBTIQ dikekang. Dengan dalih-dalih yang lain, hak-hak asasi manusia tetap terpinggirkan dan belum dipandang sebagai yang utama.

Kami memandang UPR sebagai mekanisme konstruktif untuk membenahi situasi hak asasi manusia di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Kita seharusnya keluar dari kurungan pemikiran bahwa forum internasional adalah forum yang semata politis dan ruang bagi intervensi negara lain. Namun, beranjak kepada substansi yang diberikan dan untuk itu perlu dipandang serius, terutama dalam konteks pemajuan hak asasi manusia.

UPR adalah bagian dari upaya membangun kerjasama antara masyarakat sipil dan pemerintah untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia secara kolaboratif. Masyarakat sipil dan pemerintah dapat menggunakan kesempatan ini untuk bekerjasama dalam menyusun rencana kerja, memantau proses, hingga mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi UPR. Berdasarkan semangat inilah, kami mengajak Pemerintah untuk bersama-sama memperbaiki situasi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.


Narahubung:
Miko Susanto Ginting, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 087822626362
Ricky Gunawan, LBH Masyarakat, 081210677657
Mirawati, Institut Hak Asasi Perempuan (IHAP), 081338661597
Budi Tjahjono, Fransiscans International, +41 227794010
Wensilaus Fatubun, Forum Keadilan dan Perdamaian untuk Papua, +41 779678244
Elga Sarapung, Institut Dian/ Interfidei (Jaringan Antariman Indonesia/JAII), 081247028796
Damar Hanung, Arus Pelangi (ASEAN SOGIE Caucus, Jakarta), 087876086010
Mario Pratama, Arus Pelangi/People Like Us Satu Hati, Yogyakarta, 085234831703

2 thoughts on ““Negara Masih Belum Menempatkan Hak Asasi Manusia Sebagai Agenda Prioritas”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *