Suwarjono, ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menilai ada banyak pelanggaran kode etik jurnalistik dalam pemberitaan terkait isu lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) terutama di media online.
“Ada banyak memang berita yang tidak sesuai dengan kode etik, banyak kode etik yang dilanggar, padahal media kan seharusnya netral dan mengedepankan fakta,” kata Suwarjono saat dihubungi melalui sambungan telefon.
Suwarjono juga menilai bahwa banyak stereotip yang dibangun oleh media terutama jika ada kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang pelakunya adalah LGBT.
“Saat ini bahkan ada banyak steriotip yang dibangun media jika ada kasus kekerasan atau pelecehan, kalau pelakunya LGBT media cenderung mendramatisir beritanya, padahal banyak juga kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang pelakuknya bukan LGBT tapi beritanya tidak sebombastis kalau pelakunya LGBT,” kata Suwarjono.
Suwarjono menambahkan dengan semakin banyaknya berita yang diskriminatif, tidak berimbang serta terlalu bombastis terkait isu LGBT, maka dengan resmi AJI Indonesia beberapa hari lalu mengirimkan rilis resmi kepada sejumlah media agar lebih bersikap netral dalam menyajikan berita.
Selain itu dalam rilis tersebut, AJI Indonesia juga meminta agar media dan wartawan yang bekerja serta menulis berita terkait isu LGBT untuk selalu mentaati kode etik jurnalistik.
Suwarjono juga mengatakan, bahkan jika nantinya ada anggota AJI yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam melakukan peliput maupun penulisan berita, maka mekanisme organisasi akan diberlakukan.
Dengan menindaklanjuti pelanggaran tersebut yang akan dilakukan oleh dewan etik di AJI Kota tempat pelanggaran terjadi.
Selain itu, menurut Suwarjono, AJI Indonesia juga siap untuk memberi dukungan serta memfasilitasi jika ada pihak yang akan melapor ke dewan pers terkait pemberitaan yang tidak sesuai atau pemberitaan yang dinilai diskriminatif.
“Bagi teman – teman atau pihak yang merasa keberatan dengan pemberitaan terkait isu LGBT yang dirasa diskriminatif, AJI Indonesia akan memfasilitasi dan mendorong kalau ada yang mau lapor ke dewan pers tapi sebelumnya mekanisme tetap harus dilakukan seperti melakukan hak jawab terlebih dahulu,” ujar Suwarjono.
Penulis : WIta Ayodhyaputri
