Wacana pemerintah melalui Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang akan merehabilitasi kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dinilai sebagai langkah yang tidak demokratis.
Aktivis LGBT, Dede Oetomo mengatakan, sebelum mengambil keputusan, seharusnya pemerintah berkonsultasi dengan kelompok LGBT.
Dengan adanya wacana itu, Dede menilai, Indonesia saat ini justru belum bebas dari otoriterisme.
“Inilah negara yang membunuh setidaknya 500.000 tanpa proses peradilan di tahun 1965-1966, dan sekian orang lagi sesudahnya. Jadi Khofifah konsisten, roh otoriternya masih di situ,” ujar Dede.
Pendiri GAYa Nusantara ini mengatakan, Khofifah tidak berusaha mempelajari sains mutakhir tentang seksualitas dan gender, sehingga membuat kesalahan publik yang fatal.
Menurut Dede, rehabilitasi terhadap kelompok LGBT tidak perlu dilakukan karena hal tersebut justru akan melanggar hak asasi.
“Dari perspektif HAM, hak seksual untuk mewujudkan orientasi seksual pada perilaku yang bebas dari tekanan dan ancaman,” terangnya.
Dede menduga, rehabilitasi yang diwacanakan Khofifah menggunakan unsur Emotional Spiritual Quotient (ESQ). Dalam ESQ, ada pihak yang mengatakan kalau hal ini adalah pseudo-sains atau sains semu dan dasar ilmiahnya diragukan.
Dalam sains murni atau yang tidak tercemari pemikiran berdasarkan keimanan sudah tegas disebutkan orientasi seksual tidak bisa diubah. Usaha mengubahnya justru mencederai subyeknya, dan oleh kalangan PBB digolongkan sebagai “penyiksaan” (torture).
Di beberapa negara bagian AS, hal semacam ini sudah digolongkan tindak pidana, alias dilarang, bahkan di Tiongkok 1 klinik yang menyelenggarakan terapi ini dituntut oleh subyek, dan subyek menang di pengadilan.
Banyaknya kalangan yang ingin menghalangi eksistensi LGBT dinilai Dede akibat kemampuan LGBT dalam mengusik ketenangan sistem yang ada. Selama ini sistem yang dibangun adalah hegemoni keluargaisme heteronormatif yang konservatif dan seksfobik.
Penulis : Yovinus Guntur
Editor : Wita Ayodhyaputri
