Satellite Workshop: Mengunjungi Papua, Provinsi dengan Angka Kematian Ibu (AKI) Sangat Tinggi

Ketika mendaftar sebagai fasilitator Satellite Workshop yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Samsara, Chahya Karin Herbawani adalah seorang akademisi dari Surabaya yang telah mengantongi ijazah sarjana Pendidikan Bidan dan ijazah pasca sarjana Kesehatan Reproduksi. Hanya saja ia belum memiliki pengalaman praktek menjadi bidan di lapangan. Terdorong keinginan untuk bekerja di lapangan, ia akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Papua dan Maluku, dua daerah yang menjadi sasaran Satellite Workshop tahun ini. Sementara itu, rekan perjalanannya, Sartika, adalah seorang aktivis feminis dari Makassar yang telah bertahun-tahun menggeluti kegiatan aktivisme. Berdua mereka berangkat dari masing-masing daerah menuju ke Papua, provinsi pertama yang menjadi tujuan mereka.

Cuaca sore itu sedang baik saat Caca- panggilan untuk Chahya, dan Tika-panggilan untuk Sartika, tiba di sebuah gazebo di pinggir pantai Hamadi. Dulunya, pantai ini bernama pantai Hollandia dan sempat digunakan sebagai benteng pertahanan oleh pasukan sekutu saat Perang Dunia II. Letaknya yang berada di jantung Jayapura, ibukota provinsi Papua, membuat Caca dan Tika tidak sulit menemukan lokasi pantai ini. Hampir pukul tiga sore, satu per satu anggota komunitas Papua Pecandu Damai (Papeda) mulai berdatangan. Papeda adalah komunitas pertama yang menghubungi tim Satellite Workshop untuk berbicara mengenai kekerasan berbasis gender. Selama diskusi, beberapa anggota komunitas mulai menceritakan pengalamannya soal kekerasan. Banyak yang mengaku pernah menjadi korban tetapi juga sekaligus pernah menjadi pelaku.   

Kekerasan berbasis gender adalah salah satu dari total tujuh tema yang disediakan oleh Satellite Workshop untuk dibahas bersama selama tim berkeliling mengunjungi Papua dan Maluku. Kegiatan ini sendiri memakan waktu delapan minggu mulai dari bulan September sampai dengan bulan Oktober. Kota Jayapura menjadi lokasi yang pertama karena letaknya yang relatif lebih dekat daripada daerah lainnya. Selama di Papua, tim berhasil mengadakan sepuluh kali workshop dengan total 120 orang peserta. Caca dan Tika berkeliling menuju wilayah di pusat kota maupun di wilayah terpencil dimana akses terhadap Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) masih sangat terbatas. Papua, dalam hal ini memang masih jauh tertinggal daripada provinsi lain di Indonesia. Bahkan, berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, Angka Kematian Ibu (AKI) di Papua jauh lebih tinggi daripada AKI nasional. Setidaknya pada tahun 2012, sebanyak 573 ibu meninggal dunia dalam setiap 100.000 kelahiran hidup. Angka ini lebih tinggi daripada AKI nasional dimana sebanyak 359 ibu meninggal dunia dalam setiap 100.000 kelahiran hidup.   

Berdasarkan temuan tim dari hasil workshop, AKI yang sangat tinggi di Papua disebabkan oleh bermacam-macam faktor. Untuk menyebut contoh, misalnya, banyak perempuan di Papua yang dipaksa untuk terus hamil dan melahirkan. Fenomena ini dalam dunia kesehatan sering disebut 4T yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat. Tentu saja ini sangat membahayakan nyawa perempuan. Selain pemaksaan kehamilan, partisipasi pria dalam urusan kehamilan juga sangat rendah sehingga akibatnya seorang perempuan yang tengah hamil sering mengalami beban ganda. Mereka jarang atau bahkan hampir tidak pernah didampingi oleh suami ketika memeriksakan kehamilan. Selain itu, dalam kondisi hamil, mereka masih harus bekerja di ladang dan sekaligus mengurus tugas-tugas domestik di rumah. Caca dan Tika menemui permasalahan ini ketika melakukan workshop di kampung Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Jayapura.

“Ketika workshop selesai, kami bertemu dengan seorang Mama yang usianya masih muda dan memiliki tiga orang anak. Dia mengeluh kepada kami bahwa ia kelelahan karena harus mencari uang, mengerjakan pekerjaan rumah, dan merawat anak-anak sendirian. Pasangannya tak kerja, tinggal di rumah dan bersantai. Kadang-kadang mabuk dan selingkuh. Ia mengaku ingin bercerai namun mereka tidak menikah. Ia merasa bingung dan sendirian. Ketika hamil usia sembilan bulan, ia bahkan masih berjualan pinang dan mencari ikan di telaga sambil merawat anak-anaknya yang lain,” ujar Tika.  

Dilema Menghadapi Kasus KDRT di Papua

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) juga menjadi salah satu temuan tim Satellite Workshop ketika berkeliling di Papua. Saat itu masih bulan September, Caca dan Tika baru saja selesai mengadakan workshop di Tabri, Genyem, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura. Wilayah ini adalah salah satu wilayah terpencil yang mereka kunjungi selama berada di Papua. Selama di sana, mereka tinggal di rumah salah seorang warga bernama Indah. Ibu dari empat orang anak ini adalah ketua Dharma Wanita Stasiun Klimatologi wilayah Tabri. Tim memperoleh informasi dari Indah bahwa penyelesaian kasus KDRT di Papua seringkali berhenti di tahap administrasi. Menurut Indah, hal ini disebabkan banyaknya pernikahan di Papua yang dianggap tidak sah secara hukum sehingga ketika melaporkan kasus KDRT, polisi tidak dapat melanjutkan pemeriksaan.

“Salah satu tantangan yang berat memproses persoalan kekerasan terhadap perempuan di Papua adalah karena banyaknya perkawinan yang menurut mereka (kepolisian-red) tidak sah secara hukum. Jadi, ketika perempuan melaporkan dirinya sebagai korban KDRT akan berhenti di administrasi karena banyak dari mereka tidak memiliki surat nikah,” ujar Tika mengutip perkataan Indah ketika ditemui usai kembali dari perjalanannya.

Berdasarkan permasalahan ini, Indah sempat meminta tim memberikan edukasi terkait pacaran sehat. Ia juga turut meminta tim menganjurkan para remaja peserta workshop agar tidak tergesa-gesa memutuskan untuk menikah.

“Ibu Indah minta ke kami sosialisasi kepada remaja untuk berpikir tentang masa depan. Menikah jika siap. Hati-hati memutuskan untuk berpasangan atau tinggal bersama. Jika ada persoalan, itu akan sangat merugikan perempuan,” lanjut Tika.   

Seperti dilansir dari Budaya Indonesia, dalam pernikahan adat di Papua, dikenal istilah kamfar untuk menyebut mahar perkawinan. Mahar ini biasanya berupa perhiasan atau barang mahal. Tika menjelaskan lebih lanjut bahwa budaya inilah yang biasanya membuat mempelai pria merasa berhak mengajak mempelai perempuan tinggal dalam satu rumah. Tak jarang, mahar juga dipandang sebagai bentuk kepemilikan sehingga membuat pria merasa bisa memperlakukan istrinya dengan semena-mena. Siklus ini akhirnya turut melanggengkan budaya kekerasan terhadap perempuan.

Mengunjungi Lokalisasi di Papua

Selain Jayapura dan sekitarnya, tim Satellite Workshop juga mengunjungi Papua Barat atau tepatnya di sekitar wilayah Manokwari dan Sorong. Salah satunya adalah Lokalisasi 55 yang terletak di kampung Maruni, Manokwari Selatan. Lokalisasi ini telah berdiri sejak tahun 1985. Sebanyak 165 orang pekerja seks tersebar di 30 wisma.

Pekerja seks adalah kelompok yang paling rentan berhadapan dengan kekerasan. Oleh karena itu informasi seputar kesehatan seksual dan reproduksi justru menjadi kebutuhan yang mendesak bagi mereka. Seringkali karena adanya stigma dan diskriminasi mereka kehilangan HKSR yang seharusnya menjadi milik mereka. Lembaga pelayanan kesehatan dalam hal ini juga turut menjadi pelaku yang terkadang mengabaikan hak-hak tersebut. Selama mengunjungi lokalisasi, tim Satellite Workshop memberikan informasi terkait kontrasepsi, pencegahan kanker serviks dan kanker payudara, hingga Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD). Tak jarang, di sela-sela diskusi, beberapa dari mereka menceritakan pengalamannya saat mendapatkan kekerasan dari pelanggan mereka sendiri.

“Pekerja seks sering mendapatkan stigma dan diskriminasi berupa penolakan dan layanan kesehatan yang tidak ramah sehingga berdampak pada masalah kesehatan reproduksi dan peningkatan kerentanan terhadap penyakit seksual menular, termasuk juga kekerasan dari klien,” ujar Caca ketika ditemui sekembalinya dari perjalanan.

Sorong menjadi wilayah terakhir yang dikunjungi tim Satellite Workshop selama melakukan Travel Activism di Papua. Meski tenaga mereka terkuras tetapi baik Caca dan Tika justru merasa sangat bahagia karena perjalanan mereka kali ini berhasil memperkaya pengetahuan. AKI yang tinggi bukan mitos di Papua. Angka tersebut justru mengatakan fenomena yang sebenarnya terjadi di provinsi paling timur di Indonesia.