Hingga saat ini trend kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di wilayah Jawa Timur masih cukup tinggi. Sering kali mereka yang menjadi korban kekerasan justru mendapat perlakuan kurang baik dari keluarga. Entah itu karena alasan traumatis keluarga atau tak ingin kejadian buruk terjadi lagi pada keluarga mereka.
Kepala Data dan Riset LPA Jawa Timur, Isa Anshori mengatakan, orang tua seharus mampu memahami kondisi psikologis dan traumatis yang dialami anak korban kekerasan seksual.
Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, keperawanan masih menjadi isu yang sering dibicarakan hingga saat ini, terutama bagi perempuan yang akan memasuki jenjang pernikahan. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia bahkan bagi beberapa instansi seperti Kepolisian dan TNI, jika mempelai perempuan terbukti tidak perawan, maka akan menjadi gunjingan masyarakat sekitar.
Banyaknya kasus intoleranasi di Indonesia yang akhir – akhir ini terjadi dinilai sangat memprihatinkan dan menunjukkan bahwa Negara abai dalam melindungi warganya.
Hal tersebut ditegaskan oleh Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Siti Noor Laila saat dihubungi melalui sambungan telfon.
Sepanjang tahun 2015 hingga awal 2016 kasus intoleransi di Indonesia semakin marak terjadi. Mulai dari kasus intoleransi dan intimidasi terhadap kelompok Syiah, Ahmadiyah, pembakaran Gereja di Bantul, Yogyakarta oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta kasus Intimidasi dan interogasi aparat terhadap tim kecil riset dokumenter Peace Women Across the Globe (PWAG) Indonesia di Padang Pariaman pada 16 Februari 2016.
Di Indonesia saat ini perempuan dan anak – anak masuk dalam kategori rawan terhadap kekerasan seksual, baik di dunia maya maupun nyata.
Psikolog Riza Wahyuni mengatakan agar terhindar dari pelaku kekerasan seksual, ada beberapa tips yang bisa dilakukan.
Aktivis Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dede Oetomo mempertanyakan pernyataan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang akan membuat Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur soal larangan aktivitas LGBT.
Koalisi kelompok perempuan di Surabaya menilai capaian perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sejak tahun 2003 terdapat peraturan yang mengatur kuota perempuan 30% dalam pemilihan legislatif yang sejalan dengan semakin menguatnya keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik. Hal tersebut juga tak lepas dari perhatian media yang cukup besar sehingga hal ini menjadi sebuah capaian penting bagi perempuan di Indonesia.
Wacana pemerintah melalui Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang akan merehabilitasi kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dinilai sebagai langkah yang tidak demokratis.
Aktivis LGBT, Dede Oetomo mengatakan, sebelum mengambil keputusan, seharusnya pemerintah berkonsultasi dengan kelompok LGBT.
Copyright 2018 - Samsaranews.com 
